PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN
A. PEDOMAN PENGELOLAAN BAGIAN UMUM/ ADMINISTRASI
| 1 | Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Lampiran | ||
| 2 | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan | Lampiran | ||
| 3 | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah | Lampiran | ||
| 4 | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah | Lampiran | ||
| 5 | Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018 tetang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah | Lampiran | ||
| 6 | Peraturan Presiden (PEPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah | Lampiran | ||
| 7 | Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradlan Agama Ke Mahkamah Agung | Lampiran | ||
| 8 | Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan | Lampiran | ||
| 9 | Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan | Lampiran | ||
| 10 | Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 131/KMA/SK/VII/2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya | Lampiran | ||
| 11 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara | Lampiran | ||
| 12 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang | Lampiran | ||
| 13 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara | Lampiran | ||
| 14 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara | Lampiran | ||
| 15 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain | Lampiran | ||
| 16 | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 | Lampiran | ||
| 17 | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birikrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 | Lampiran | ||
| 18 | Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 627/SEK/SK/VII/2023 tentang Klarifikasi Arsip dan Sistem Klarisifkasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya | Lampiran | ||
| 19 | Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamag Agung Republik Indonesia Nomor 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di LIngkungan Mahkamag Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya Tahun Anggran 2025 | Lampiran |
B. PEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL/PEGAWAI
| 1 | Undang-udang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara | Lampiran | ||
| 2 | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil | Lampiran | ||
| 3 | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Peurbahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil | Lampiran | ||
| 4 | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil | Lampiran | ||
| 5 | Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegarakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berasa di Bawahnya | Lampiran | ||
| 6 | Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020 Tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya | Lampiran | ||
| 7 | Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 008-A/SEK/SK/I2012 Tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia. | Lampiran |
C. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
| 1 | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya | Lampiran | ||
| 2 | Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020 Tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya | Lampiran | ||
| 3 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara | Lampiran | ||
| 4 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara | Lampiran | ||
| 5 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntasi dan Pelaporan Keuangan | Lampiran | ||
| 6 | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2023 Tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan | Lampiran |
D. PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
| 1 | Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan | Lampiran | ||
| 2 | Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung | Lampiran | ||
| 3 | Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama | Lampiran | ||
| 4 | Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung | Lampiran | ||
| 5 | Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama | Lampiran | ||
| 6 | Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung | Lampiran | ||
| 7 | Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman | Lampiran | ||
| 8 | Undang-undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama | Lampiran | ||
| 9 | Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan | Lampiran | ||
| 10 | Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung | Lampiran | ||
| 11 | Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung | Lampiran | ||
| 12 | Peraturan Presiden (PREPRES) Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung | Lampiran |
D. PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
| 1 | Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | Lampiran | ||
| 2 | Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Lampiran | ||
| 3 | Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Publik | Lampiran | ||
| 4 | Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik | Lampiran | ||
| 5 | Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik | Lampiran | ||
| 6 | Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan | Lampiran | ||
| 7 | Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan | Lampiran | ||
| 8 | Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | Lampiran | ||
| 9 | Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 003.a/DJA/SK/I/2015 tentang Pedoman Pedoman Pelayanan Informasi Melalui Website di Lingkungan Peradilan Agama | Lampiran |
E. PEDOMAN PENGELOLAAN PERENCANAAN
| 1 | Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional | Lampiran | ||
| 2 | Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 | Lampiran | ||
| 3 | Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 | Lampiran | ||
| 4 | Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 | Lampiran | ||
| 5 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Lampiran | ||
| 6 | Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 | Lampiran | ||
| 7 | Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Lampiran |
F. PEDOMAN PENGELOLAAN PELAPORAN
| 1 | Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional | Lampiran | ||
| 2 | Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 | Lampiran | ||
| 3 | Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 | Lampiran | ||
| 4 | Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 | Lampiran | ||
| 5 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Lampiran | ||
| 6 | Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 | Lampiran | ||
| 7 | Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Lampiran |
G. PEDOMAN PENGELOLAAN LAINNYA
| 1 | Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung | Lampiran | ||
| 2 | Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung | Lampiran | ||
| 3 | Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan | Lampiran | ||
| 4 | Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung | Lampiran | ||
| 5 | Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman | Lampiran | ||
| 6 | Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama | Lampiran | ||
| 7 | Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 | Lampiran | ||
| 8 | Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan | Lampiran | ||
| 9 | Buku Sejarah Perkembangan Implementasi SIADPA Plus | Lampiran |
