Menu

LAYANAN POSBAKUM

Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum(POSBAKUM)

Pengadilan Agama Kangean memberikan layanan bantuan hukum bebas biaya (GRATIS) melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) kepada masyarakat luas pencari keadilan. Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Layanan Gratis

Bantuan hukum melalui Posbakum diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Layanan Posbakum Meliputi

  1. Pemberi informasi, konsultasi, atau advis hukum.
  2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
  3. Penyedia informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU yang berlaku.
Informasi

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui meja informasi atau langsung mendatangi ruangan Posbakum di Pengadilan Agama Kangean.

Jenis Jasa Hukum

Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kangean berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, serta bantuan pembuatan gugatan atau permohonan.

1
Informasi Hukum
Memberikan informasi mengenai proses berperkara dan layanan hukum yang tersedia.
2
Konsultasi Hukum
Memberikan konsultasi awal mengenai permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat.
3
Pembuatan Dokumen
Membantu pembuatan dokumen hukum seperti gugatan atau permohonan sesuai kebutuhan.
4
Advis Hukum
Memberikan pandangan atau penjelasan hukum sesuai dengan permasalahan yang disampaikan.

Syarat dan Mekanisme Permohonan Bantuan Hukum

Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan melampirkan:

1
Mengajukan permohonan secara tertulis/lisan yang berisi sekurang-kurangnya identitas Pemohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan bantuan hukum.
2
Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
3
Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
4
Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
5
Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan.
Mekanisme Pelayanan

Setelah persyaratan diperiksa dan dinyatakan sesuai, petugas Posbakum memberikan layanan bantuan hukum sesuai dengan kebutuhan Pemohon dan ketentuan yang berlaku.

Dasar Aturan Posbakum

Pelaksanaan layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Kangean berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Peraturan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum.
Catatan

Daftar dasar hukum pada bagian ini dapat disesuaikan dengan peraturan terbaru dan ketentuan yang berlaku pada Pengadilan Agama Kangean.

Pengawasan Layanan Posbakum

Pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Pos Bantuan Hukum dilakukan untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai dengan ketentuan, prosedur, dan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

1
Pengawasan Internal
Pengadilan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan layanan Posbakum.
2
Evaluasi Layanan
Pelaksanaan layanan dapat dievaluasi secara berkala untuk mengetahui kualitas pelayanan.
3
Pengaduan Masyarakat
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atau masukan berkaitan dengan pelayanan Posbakum melalui mekanisme pengaduan yang tersedia.
Komitmen Pelayanan

Pengawasan dilakukan untuk mendukung pelayanan bantuan hukum yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Alur Pelayanan Posbakum

Berikut contoh alur pelayanan Posbakum yang dapat disesuaikan dengan mekanisme pelayanan pada Pengadilan Agama Kangean.

1
Datang ke Posbakum
Pemohon datang ke ruang Posbakum Pengadilan Agama Kangean.
2
Mengajukan Permohonan
Pemohon menyampaikan kebutuhan bantuan hukum kepada petugas Posbakum.
3
Pemeriksaan Persyaratan
Petugas memeriksa identitas dan dokumen persyaratan yang diperlukan.
4
Konsultasi / Bantuan Hukum
Pemohon mendapatkan informasi, konsultasi, advis, atau bantuan pembuatan dokumen hukum.
5
Layanan Selesai
Layanan Posbakum diberikan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Layanan Posbakum

Seluruh layanan bantuan hukum diberikan sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan Pengadilan Agama Kangean.