Bimbingan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK WBBM | Virtual
Duko | pa-kangean.go.id
Senin [22/02] '21 Pengadilan Agama Kangeanikuti bimbingan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Direktorat Jenderal Peradilan Agama MARI secara Virtual, Acara ini di ikuti langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Kangean Makhmud, S.Ag., M.H bersama Wakil Ketua Aris Habibuddin Syah. S.H.I., M.H., serta Hakim YM Isyhad Wira Budiawan, S.H.I., M.S.I
CATATAN PEMBINAAN BAWAS MARI UNTUK PEMBANGUNAN ZI
- TPI dilakukan pada awal Maret 2021 oleh Bawas MARI
- Hasil Monev Bawas dr bbrp proses, termasuk 6 zona area pembangunan survei, dan desk evaluasi bnyk terdapat temuan atas kegagalan memperoleh predikat WBK.
- Harus ada self assesment/evaluasi mandiri yg disupervisi ditingkat banding (layak/siap untuk diusulkan)
- Pada tahun 2020, yg diusulkan Bawas 548 satker, PA 265 satker, lulus TPI 254, lulus survei 250, 137 presentasi desk evaluasi, 50 memperoleh WBK, 28 diusul WBBM 2 satker yg memperoleh predikat.
- Formalitas dan kualitas dokumen dan pelaksanaan hrs balance.
- LKE/dokumen, hrs selaras antara rencana, sdh dilakukan serta pencapaian.
- Kriteria standard perarea hrs terpenuhi krn hrs sesuai dengan sistem yang diatur permenpanrb, yaitu 80 poin untuk WBK dan 85 poin untuk WBBM melalui pengukuran indikator.
- Rencana, target, proses dan hasil harus rigid dan deadline, sehingga perlu diatur dan dibangun sistemnya, juga harus ada monev scr berkala.
- Penyederhanaan proses, memangkas proses tanpa melanggar hukum acara, tata kelola yang efektif dan efisien.
- Pengelolaan SDM, perencanaan, pengembangan kompetensi pegawai, kebutuhan kompetensi seluruh pegawai, Hakim, ASN dan pramubhakti (security, PTSP dll). Basis pelayanan meliputi layanan stakeholder/eksternal dan layanan internal.
- TPI dilakukan pada awal Maret 2021 oleh Bawas MARI
- Hasil Monev Bawas dr bbrp proses, termasuk 6 zona area pembangunan survei, dan desk evaluasi bnyk terdapat temuan atas kegagalan memperoleh predikat WBK.
- Harus ada self assesment/evaluasi mandiri yg disupervisi ditingkat banding (layak/siap untuk diusulkan)
- Pada tahun 2020, yg diusulkan Bawas 548 satker, PA 265 satker, lulus TPI 254, lulus survei 250, 137 presentasi desk evaluasi, 50 memperoleh WBK, 28 diusul WBBM 2 satker yg memperoleh predikat.
- Formalitas dan kualitas dokumen dan pelaksanaan hrs balance.
- LKE/dokumen, hrs selaras antara rencana, sdh dilakukan serta pencapaian.
- Kriteria standard perarea hrs terpenuhi krn hrs sesuai dengan sistem yang diatur permenpanrb, yaitu 80 poin untuk WBK dan 85 poin untuk WBBM melalui pengukuran indikator.
- Rencana, target, proses dan hasil harus rigid dan deadline, sehingga perlu diatur dan dibangun sistemnya, juga harus ada monev scr berkala.
- Penyederhanaan proses, memangkas proses tanpa melanggar hukum acara, tata kelola yang efektif dan efisien.
- Pengelolaan SDM, perencanaan, pengembangan kompetensi pegawai, kebutuhan kompetensi seluruh pegawai, Hakim, ASN dan pramubhakti (security, PTSP dll). Basis pelayanan meliputi layanan stakeholder/eksternal dan layanan internal.
- Aparatur harus merubah mindset, dr konsep kewenangan/hak menjadi pelayanan dengan keikhlasan dan keramahtamahan.
- Mekanisme dan sistem harus diperbaharui, contoh; melalui senyum tetapi jg hrs berbanding lurus dengan pelayanan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat atas kebutuhan pelanggan dalam menggunakan jasa layanan peradilan.
- Inovasi, salah satu poin concern diskusi TPN dlm desk evaluasi.
- Diharapkan, inovasi hadir atas kebutuhan yang disatker oleh masyarakat.
- Pemetaan resiko atas permasalahan dalam penyelesaian kebutuhan sesuai karakteristik masyarakat (proyek perubahan, kegiatan role model harus balance dgn inovasi).
- Komponen hasil, survei eksternal hrs dilakukan oleh pihak eksternal, nilai komponen hasil hrs standar 3,6 (90%).
- IPK dn IKM, survei oleh Bawas jika tdk memungkinkan mk dpt dilakukan oleh satker scr online, survei mandiri responden atau mekanisme evaluasi secara manual melalui tanggapan yg dilakukan oleh Kemenpanrb.
- Banyak satker kekurangan dalam mengumpulkan responden sebesar 100 atau minimal 30 responden.
- Mekanisme dan sistem harus diperbaharui, contoh; melalui senyum tetapi jg hrs berbanding lurus dengan pelayanan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat atas kebutuhan pelanggan dalam menggunakan jasa layanan peradilan.
- Inovasi, salah satu poin concern diskusi TPN dlm desk evaluasi.
- Diharapkan, inovasi hadir atas kebutuhan yang disatker oleh masyarakat.
- Pemetaan resiko atas permasalahan dalam penyelesaian kebutuhan sesuai karakteristik masyarakat (proyek perubahan, kegiatan role model harus balance dgn inovasi).
- Komponen hasil, survei eksternal hrs dilakukan oleh pihak eksternal, nilai komponen hasil hrs standar 3,6 (90%).
- IPK dn IKM, survei oleh Bawas jika tdk memungkinkan mk dpt dilakukan oleh satker scr online, survei mandiri responden atau mekanisme evaluasi secara manual melalui tanggapan yg dilakukan oleh Kemenpanrb.
- Banyak satker kekurangan dalam mengumpulkan responden sebesar 100 atau minimal 30 responden.
