Written by Super User on . Hits: 171

 

  • Sambutan Ketua
  • Visi & Misi
  • Sejarah
  • Tupoksi
  • Struktur
  • Wil. Yuridiksi
  • Jam Kerja

Sambutan Ketua Pengadilan Agama Kangean Kelas II

Assalamu’alaikum .Wr. Wb.

          Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas karunia-Nya sehingga website resmi Pengadilan Agama Kangean telah mengalami perubahan sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

          Pada dasarnya Website adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. Dengan desain yang baru ini Website Pengadilan Agama Kangean diharapkan bisa menyediakan informasi dan pelayanan yang diinginkan oleh pengguna, yang nantinya secara terus menerus ber-evolusi untuk memenuhi permintaan pengguna dan mencapai aksesibilitas dan kegunaan universal.

          Pengadilan Agama Kangean merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari’ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

          Semoga dengan kehadiran website baru Pengadilan Agama Surabaya ini bisa memberikan informasi dan dokumentasi tugas dan wewenang dari Pengadilan Agama sebagimana tercantum di atas serta dapat menyajikan berita-berita yang update. Amin.

Wassalamu’alaikum Wr Wb

Visi

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung

Misi

  • Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
  • Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen bebas dari campur tangan pihak lain.
  • Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat.
  • Memperbaiki kualitas pelayanan pada pihak pencari keadilan.
  • Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat serta dihormati.
  • Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri tidak memihak dan transparan.
  • Membuka sepenuhnya akses publik terhadap informasi yang dapat diakses publik.

SEJARAH PENGADILAN AGAMA KANGEAN

a.     Masa sebelum penjajahan

Pengadilan Agama Kangean dalam kenyataannya telah melalui perjalanan sejarah yang panjang, namun hingga saat ini belum ada penulis yang peduli terhadap kenyataan ini, hal itu baik dilakukan oleh para ulama dan cendekiawan muslim, sehingga praktis kenyataan diatas hanya sebatas dikenang oleh ingatan baik oleh saksi pelaku sejarah atau generasi penerusnya.
Sebagaimana sejarah dalam  Peradilan Agama  (Islam) di Indonesia pada umumnya. Masyarakat kangean yang mayoritas beragama Islam yang taat dan tunduk pada kyai / ulama telah melaksanakan dan mematuhi aturan hukum agama khususnya dalam penyelesaian maslaah perkawinan, perceraian, talak, rujuk dan waris termasuk penyelesaian sengketa yang diajukan kepada Kyai / ulama setempat dan pelaksanaanya di serambi masjid.
b.     Masa penjajahan Belanda  sampai dengan  Jepang
Pada masa penjajahan Belanda sampai dengan Jepang, pelaksanaan penyelesaian masalah  perkawinan, perceraian, talak, rujuk dan waris sama dengan pada masa sebelum penjajahan, karena pada masa ini di Kepulauan Kangean juga belum ada Pengadilan Agama (sejenisnya) yang berdiri secara mandiri, karena penyelesaiannya selalu dilaksanakan di Serambi Masjid kemudian dikenal dengan Pengadilan Serambi.

c.        Masa Kemerdekaan

Pada masa setelah Indonesia Merdeka, sebelum lahirnya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, keadaan Pengadilan Agama di Kangean (Pelaksanaan penyelesaian sengketa perkawinan dan Hukum Islam lainnya) mengalami dua masa :
  1. Sejak tahun 1945 s/d 1961 Pengadilan Agama telah ada, namun masih satu kantor/administrasi dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ada di Kepulauan ini dan baru ada seorang pegawai bernama Imam Mas’ud.
  2. Sejak tahun 1962 berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 61 tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 tentang pembentukan cabang Kantor Pengadilan Agama, memutuskan bahwa di kangean berdiri Pengadilan Agama sebagai cabang dari Pengadilan Agama Sumenep yang wilayah (Yuridiksi) Hukumnya meliputi Kepulauan Kangean, yaitu  terdiri dari  Kecamatan Arjasa, Kecamatan Sapeken, pulau Sapudi dan sekitarnya yang meliputi wilayah Kecamatan Sepudi, Kecamatan Raas dan Kecamatan Masalembu.

d.       Masa berlakunya UU No. 1 Tahun 1974

Setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pengadilan Agama Kangean mulai dapat lebih mandiri, meskipun statusnya masih cabang dari Pengadilan Agama Sumenep. Hal ini dibuktikan dengan telah diangkatnya Kepala Panitera tata Usaha yang bertugas mengatur administrasi perkara. Sedangkan dalam penyelesaian perkara telah diangkat Wakil Ketua sebagai Ketua Majelis dan beberapa Hakim  tidak tetap sebagai anggota Majelis. Hal  ini berjalan sampai keluarnya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 71 tahun 1983 tanggal 25 September 1983 dengan Klasifikasi Pengadilan Agama Kelas II A.

Dengan keluarnya KMA tersebut Pengadilan Agama Kangean telah sepenuhnya berdiri sendiri dengan diangkatnya Ketua Pengadilan Agama secara definitif yang hingga saat ini telah berganti  enam kali kepemimpinan.

Namun sejak Pengadilan Agama Kangean definitif berdiri sendiri hingga saat ini, wilayah hukum (Yuridiksinya) mengalami perubahan yang tidak ada dasar hukumnya, yakni berkurangnya Kecamatan Sepudi, Kecamatan Raas dan Kecamatan Masalembu yang tidak lagi menjadi wilayah  Hukum Pengadilan Agama Kangean sehingga  wilayah hukumnya hanya meliputi 2 (dua) Kecamatan di Kepulauan Kangean, yaitu Kecamatan Arjasa dan Kecamatan Sapeken.

Sejak masa Ketua Pengadilan Agama Kangean yang pertama telah diupayakan  pengembalian Wilayah hukum seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 61 tahun 1961, sehingga dengan akan dilaksanakannya penataan kembali wilayah  Hukum Pengadilan Agama  Kangean akan dikembalikan seperti semula.

Pada tahun 2005 telah terjadi pemekaran wilayah kecamatan Arjasa menjadi dua kecamatan, yaitu kecamatan Arjasa dan kecamatan Kangayan. Dengan demikian wilayah hukum Pengadilan Agama Kangean sampai saat ini meliputi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Arjasa, Kecamatan Kangayan dan Kecamatan Sapeken.

e.       Masa berlakunya UU No. 7  Tahun 1989

Sejak  berlakunya Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, Pengadilan Agama Kangean sebagai lembaga peradilan yang berfungsi menjalankan kekuasaan Kehakiman, keberadaannya semakin kokoh dan kemandiriannya semakin tampak. Hal ini dapat dibuktikan dengan berangsur angsur tapi pasti, keberadaan Pengadilan Agama Kangean semakin dapat tempat dihati masyarakat pencari keadilan, sehingga kesadaran hukum masyarakat secara berangsur semakin meningkat pula.

Dengan terpenuhinya struktur organisasi di Pengadilan Agama Kangean sejak tahun 1996 dan pelaksanaan pola Bindalmin secara penuh, sangat berpengaruh terhadap kinerja di dalamnya. Hal ini terbukti meningkanya jumlah perkara, penyelesaian dan eksekusi putusannya dapat ditangani dengan baik berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan tunggakan penanganan perkara pada tiap tahunnya dapat berkurang.

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;

2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;

3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);

4.Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

5.Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

6.Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;

7. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

PENGADILAN AGAMA KANGEAN

Yuridiksi / Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kangean meliputi wilayah Eks. Kawedanan Kangean yang terdiri atas tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Arjasa,  Kecamatan Sapeken dan kecamatan Kangayan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 73 Tahun 1993 Pengadilan Agama Kangean diklasifikasikan sebagai Pengadilan Agama kelas II b, Kemudian berdasarkan Surat Keputusan  Menteri Agama  R I Nomor : 589/I tanggal 14 Oktober 1999, Pengadilan Agama Kangean berubah menjadi kelas II. Dengan demikian di Kabupaten Sumenep terdapat dua Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Sumenep dan Pengadilan Agama Kangean.

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kangean mempunyai ciri khas tersendiri dibanding dengan Pengadilan Agama yang lain baik ditinjau dari keunikan kondisi geografisnya maupun keanekaragaman penduduknya.

Wilayah Eks. Kawedanan Kangean terdiri dari berpuluh-puluh pulau yang jaraknya antara satu dengan yang lain berdekatan, namun ada juga  yang sangat jauh dan  terpencil sehingga sulit dijangkau.

a.      Kecamatan Arjasa

Kecamatan Arjasa terletak di Induk Pulau yang disebut Pulau Kangean. Pada awalnya Kecamatan Arjasa terdiri dari 28 Desa, namun pada bulan Maret tahun 2005 mengalami pemekaran, menjadi 2 kecamatan, yaitu kecamatan Arjasa, yang terdiri dari 19 desa dan kecamatan Kangayan, yang terdiri dari 9 desa. Penduduk Kecamatan Arjasa mayoritas keturunan suku Madura, namun demikian ada juga yang sudah bercampur dengan keturunan Tionghoa. Mereka berasal dari Campuran Madura dan Tionghoa bahkan sampai sekarang masih ada beberapa diantara mereka masih mempertahankan tradisinya, salah satunya adalah beberapa sebutan rumah dan rumah tradisi mereka yang disebut rumah Pacinan yang  berbentuk rumah panggung dan terbuat dari kayu yang khas Kangean.

Disamping itu ada juga keturunan Makasar, Jawa yang menurut cerita mereka dulu adalah orang-orang tahanan yang dibuang dan sebagian dipekerjakan di Hutan Jati milik Pemerintah Kolonial Belanda.

b.      Kecamatan Kangayan

Kecamatan Kangayan terdiri dari 9 desa, yang merupakan pemekaran wilayah kecamatan Arjasa. dan diantara Desa-desa tersebut ada satu Desa yang berada di pulau tersendiri, yaitu desa Saobi yang terdiri dari beberapa Dusun yang letaknya di beberapa pulau. Antara desa yang satu dengan desa yang lain tersebar di beberapa tempat diantaranya ada yang dipisahkan dengan hutan jati milik Perhutani. Permasalahan yang timbul dengan daerah yang terpisah pisah ini adalah masalah transportasi yang sulit yang mengakibatkan sulitnya komunikasi ke daerah-daerah tersebut.

c.       Kecamatan Sapeken

Kecamatan  Sapeken mempunyai ciri khas yang lain dari Kecamatan Arjasa maupun kecamatan Kangayan, baik dari segi keaneka ragaman penduduknya maupun kondisi geografis wilayahnya.

Kondisi geografis Kecamatan Sapeken terdiri dari berpuluh-puluh pulau dengan jarak yang berbeda antara yang satu dengan yang lainya yang dipisahkan oleh laut. Bahkan dalam Wilayah Kecamatan Sapeken ini ada sebuah pulau yang sangat terasing hal ini dikarenakan letaknya yang sangat jauh dan berdekatan dengan selat  Makasar sehingga jaraknya tidak begitu jauh dari Pulau Sulawesi dan penduduknya 90 % adalah keturunan Sulawesi, pulau tersebut adalah pulau Sakala dan terdapat sebuah Desa yang bernama Desa Sakala, untuk menuju ke Pulau Sakala tersebut dari pulau Kangean diperlukan waktu kurang lebih 8 jam perjalanan laut.

Penduduk Kecamatan Sapeken mayoritas adalah Keturunan Masyarakat pelaut yakni keturunan dari suku Mandar, Suku Bajo, Suku Makasar, Suku Bugis dan sebagaian kecil suku Madura, meskipun demikian perkawinan antara dua suku yang berbeda diantara mereka bukanlah suatu yang aneh dan jarang terjadi. Dengan kondisi geografis yang demikian maka pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Kangean tidak jarang menemui beberapa kesulitan sehubungan dengan sarana transportasi dan sarana komunikasi yang begitu minim terutama adalah masalah tugas kejurusitaan yang harus melakukan panggilan dengan jarak yang demikian jauh yang berpengaruh juga terhadap membengkaknya biaya panggilan yang harus ditanggung oleh para pihak.

JAM KERJA KANTOR

PENGADILAN AGAMA KANGEAN

HARI JAM KERJA PAGI JAM ISTIRAHAT JAM KERJA SIANG
Senin s/d Kamis 08.00 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00- 16.30
Jumat 08.00 - 12.00 11.30 - 13.00 13.00 - 17.00


JAM ABSENSI KANTOR

PENGADILAN AGAMA KANGEAN

HARI JAM ABSEN MASUK JAM ABSEN PULANG
Senin s/d Kamis 07.00 - 08.01 16.30 - 20.00
Jumat 07.00 - 08.01 17.00 - 20.00

Dasar Hukum :

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 035/SK/IX/2008

- PP 52 Tahun 2010

-Jam Istirahat pada hari Jum'at menyesuaikan dengan waktu Sholat Jum'at

-Khusus Bulan Ramadhan, Jam Kerja menyesuaikan sesuai peraturan yang berlaku (berakhir 90 menit lebih cepat)

APLIKASI - APLIKASI PENDUKUNG

    

     

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Kangean Klas II

Jl. Raya Duko No. 10 Kangean

Sumenep Jawa Timur 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telp : (0327)-311158 Fax : (0327)-311158 

 

 

  

Pengadilan Agama@2019